Berita Dunia - Tiktokers bernama Bima Yudo Saputro terancam dipolisikan usai aksi mengkritik pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.
Tiktokers Awbimaxreborn Alias Bima Yudo Saputro menyita perhatian publik. Ia menjadi perbincangan setelah membuat konten video TikTok dengan tema kritik atas Insfrastruktur Lampung.
Bima saat ini tinggal di Australia. Dia pun mengaku keluarganya di Lampung mendapatkan ancaman usai kritiknya viral di media sosial.
Video tersebut mendapat tanggapan negatif maupun positif dari publik.
Sebelum viral, Bima aktif di media sosial membagikan aktivitasnya di Australia. Dia ada di sana untuk belajar dan bekerja. Bima berasal dari Lampung Tengah. Sekarang dia berada di Australia belajar di kampus universitas di Sydney Australia. Ia menyelesaikan program gelar Pemasaran Digital dan Media/Multimedia.
Sebelum kuliah di Australia, Bima menyelesaikan Diploma in Information Technology, Computing and Digital Innovation dari UCSI University Malaysia. Bima mengaku pernah belajar di luar negeri tanpa beasiswa LPDP pemerintah.
"Gw kagak dapet LPDP dari pemerintah ya, orang tua gua kaya. Petani jagung, kena lo," ujar Bima di salah satu videonya.
Bima mengaku ayahnya berprofesi sebagai PNS, sementara ibunya petani jagung. Selain mengungkap latar belakangnya, Bima juga kerap membagikan aktivitasnya bekerja di toko ritel IKEA.
Bima viral usai mengunggah video soal 'Alasan Lampung Gak Maju-maju' beberapa waktu lalu. Ia memaparkan beberapa pandangannya di video itu.
"Banyak banget proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak, contohnya Kota Baru. Zaman dari gw SD sampai sekarang ga dengar kabarnya lagi, itu aliran dana dari pemerintah pusat ratusan miliar, ga tau sekarang," ujar Bima Yudho Saputro @awbimaxreborn dia melalui salah satu video yang diunggah di Youtube.
Bima juga menyoroti jalan-jalan, infrastruktur untuk mobilisasi ekonomi di Lampung dalam kondisi tidak baik.
"Tapi jalan-jalan di Lampung satu kilometer bagus, satu kilometer rusak, jalan ditempel-tempel doang," kata dia.
"Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," kata Taufik.
Politikus partai NasDem ini menyebut kritikan dari Bima tersebut tidak perlu direspons secara berlebihan. Dia menilai apa yang disampaikan oleh Bima sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kondisi kampung halamannya.
Anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 ini juga sepakat dengan poin kritik dari Bima. Dia mengakui persoalan infrastruktur menjadi hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah Lampung.
"Selama menjadi anggota DPR RI saya berkeliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat. Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik," katanya.
Taufik mengatakan saat Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Polda Lampung, dia telah meminta pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap laporan kepada Bima. Taufik mengaku aspirasinya itu direspons baik oleh pihak Polda Lampung.
"Saya menyampaikan pesan khusus kepada Polda Lampung. Saya meminta agar laporan ata viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak dibutuhkan jika memproses persoalan seperti ini," katanya.
"Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan. Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," tambah Taufik.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga angkat bicara terkait kasus Bima. Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko menyayangkan segala bentuk intimidasi dan sikap anti-kritik kepada pemerintah.
"Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi," kata Joanes Joko, dalam keterangannya, di Jakarta.
Menurut Joko, Presiden Jokowi selalu bekerja menyaring masukan yang muncul. Baginya, Kritik merupakan vitamin yang mendukung upaya perbaikan pelayanan publik.
Joanes Joko menambahkan SP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, sehingga kasus serupa tidak terulang.
"Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung," kata Joko.
"Orang tidak akan memberikan kritik kalau dia tidak memperhatikan. Ia memperhatikan karena ada kepedulian, maka ini perlu diapresiasi. Sudah sepatutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangkap masukan ini," ujarnya.
KSP yang dikomandoi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terus menjalankan komitmen tidak anti kritik pemerintah Presiden Jokowi. Melalui program KSP Mendengar, KSP bukan hanya menerima, tapi juga mendatangi masukan dan kritik tersebut dari berbagai elemen masyarakat di daerah-daerah.
"Karena kritik tersebut dibutuhkan demi kebaikan bersama," tutup Joko.
Tidak ada komentar: