Sandiaga Ancam Sanksi Tegas Kapal Wisata yang Berlayar Tanpa Izin

Berita Dunia - Otoritas dan stake holder wisata kebobolan membiarkan kapal yang membawa wisatawan Malaysia berlayar tanpa izin dan mengalami kecelakaan. Untuk mencegah insiden serupa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengancam adanya sanksi tegas dan peningkatan prosedur operasi standar.

Kapal wisata Teman Baik tenggelam di perairan Pink Beach, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tragisnya, kapal itu tidak memiliki izin berlayar. Kapal tersebut mengangkut wisatawan Malaysia.

"Bahwa KLM Teman Baik ini ternyata perlu diberikan peringatan yang tegas, serta sanksi yang memberikan efek jera karena kelengkapan dari perizinannya belum diurus," ujar Sandiaga dalam konferensi pers di Kemenparekraf.

Sandiaga juga menyiapkan upaya pencegahan. Dia bakal menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan sertifikasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sektor wisata bahari dan kelautan.

Bukan hanya kapal wisata, tetapi untuk kapal penumpang. Dia berkaca kepada tragedi kapal penumpang di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara yang menewaskan 15 orang.

"Dan kami telah berkoordinasi agar ke depan kami pastikan bahwa di Labuan Bajo ini akan ada standar operasional prosedur yang lebih baik, karena musibah ini terjadi dan harus kita prihatin. Juga di Buton Tengah, ada kapal wisata lagi, kami berduka cita dan mengucapkan belasungkawa karena jatuhnya korban," kata dia.

Sandi menyebut musibah di wisata bahari tersebut seharusnya membuka peluang kerja sama antara berbagai pihak. Kerja sama tersebut diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan di sektor pariwisata kelautan.

Baca juga: Kapal Pinisi Pertama di Danau Toba, Sehari Rp 20 juta

"Musibah-musibah di wisata bahari ini harusnya membuka peluang kerjasama lebih erat antara industri dengan pemangku kepentingan lainnya," tuturnya.

"Karena bisa kita cegah jika kita punya pengetahuan yang baik tentang keselamatan dan kenyamanan para wisatawan. Dan harapan ini tidak akan terulang lagi ke depan," ujar Sandi.

Sandiaga menyebut bahwa hal ini patut diperhatikan, karena wisata bahari merupakan identitas bagi Indonesia itu sendiri. Sehingga sertifikasi dari segi keselamatan, keberlanjutan lingkungan, serta pengelolaan perlu diutamakan.

"Nah kemarin pesannya bagaimana kita menguatkan dari segi kelaikan operasi itu dengan perizinan yang terintegrasi sehingga jika itu belum terpenuhi belum terpenuhi itu belum bisa berlayar," kata Sandi.