Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi dan Politik di Tengah Tekanan Global

Berita Dunia - Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik yang kompleks di tengah tekanan global dan dinamika domestik yang meningkat. Dari ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat hingga gelombang protes mahasiswa yang menyoroti kebijakan pemerintah, situasi nasional saat ini mencerminkan kebutuhan akan kebijakan yang adaptif dan responsif.

Ancaman Tarif AS dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2025, meskipun menghadapi ancaman tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk meredam dampak tarif tersebut melalui negosiasi dengan pejabat AS, termasuk menawarkan peningkatan impor produk Amerika dan pengurangan hambatan non-tarif.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk tahun 2025 menjadi 4,7% dari sebelumnya 5,1%. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029, dengan strategi memperkuat permintaan domestik dan deregulasi untuk meningkatkan daya saing

Stabilitas Rupiah dan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% pada pertemuan 23 April, guna mendukung stabilitas rupiah yang telah melemah lebih dari 4% tahun ini. Meskipun ada kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi, sebagian besar ekonom memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada kuartal mendatang, dengan tingkat suku bunga mencapai 5,25% pada akhir tahun.

Gelombang Protes Mahasiswa dan Respons Pemerintah

Gelombang protes mahasiswa yang dikenal dengan tagar #IndonesiaGelap terus berlanjut, menyoroti isu-isu seperti efisiensi anggaran, revisi Undang-Undang TNI, dan kebijakan pendidikan. Pada 21 April, ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di berbagai lokasi strategis di Jakarta, termasuk Kedutaan Besar AS dan Gedung DPR/MPR. Pemerintah menanggapi dengan menyatakan bahwa beberapa tuntutan telah dipenuhi, seperti tidak adanya kenaikan biaya kuliah dan pemotongan beasiswa. Namun, Presiden Prabowo menyebut demonstrasi tersebut sebagai 'provokasi' dan menuduh adanya pendanaan asing di balik aksi-aksi tersebut.